Pada masa ini terjadi banyak pergantian kabinet diakibatkan situasi politik
yang tidak stabil. Tercatat ada 7 kabinet pada masa ini.
- 1950-1951 - Kabinet Natsir
- 1951-1952 - Kabinet Sukiman-Suwirjo
- 1952-1953 - Kabinet Wilopo
- 1953-1955 - Kabinet Ali Sastroamidjojo I
- 1955-1956 - Kabinet Burhanuddin Harahap
- 1956-1957 - Kabinet Ali Sastroamidjojo II
- 1957-1959 - Kabinet Djuanda
Kabinet Natsir
Kabinet Natsir adalah kabinet pertama pada masa demokrasi liberal. Kabinet ini terbentuk pada tanggal 6 September 1950 dan dilantik pada tanggal 7
September 1950. Perdana Menteri kabinet
ini adalah Moh. Natsir dari Masyumi. Menteri kabinetnya berasal dari Masyumi ditambah tokoh-tokoh yang
mempunyai keahlian istimewa, seperti Sri Sultan Hamengku Buana IX, Prof. Dr.
Sumitro Joyohadikusumo, Assaat, dan Ir Juanda.
Program kerja kabinet Natsir :
- Mempersiapkan dan menyelengarakan pemilihan umum untuk memilih Dewan Konstituante
- Menyempurnakan susunan pemerintahan dan memebentuk kelengkapan negara
- Menggiatkan usaha mencapai keamanan dan ketentraman 4) Meningkatkan kesejahteraan rakyat
- Menyempurnakan organisasi angkatan perang
- Memperjuangkan penyelesaian soal Irian Barat
Akan tetapi, belum sampai program tersebut terlaksana, kabinet ini sudah jatuh pada 21 Maret 1951 dalam usia 6,5 bulan. Jatuhnya kabinet ini
karena kebijakan Natsir dalam rangka pembebtukan DPRD dinilai oleh golongan oposisi terlalu banyak menguntungkan Masyumi.
Kabinet Sukiman
Kabinet Sukiman merupakan kabimet koalisi. Partai-partai yang berkoalisi
adalah kedua partai terbesar waktu itu, yaitu Masyumi dan PNI. Dr. Sukiman
dari Masyumi terpilih menjadi perdana menteri dan Suwiryo dari PNI sebagai
wakilnya. Kabinet Sukiman terbentuk apada tanggal 20 April 1951
Program kerja kabinet Sukiman :
- Menjalankan berbagai tindakan tegas sebagai negara hukum untuk menjamin keamanan dan ketentraman serta menyempurnakan organisasi alat-alat kekuasaan negara
- Membuat dan melakukan rencana kemakmuran nasional dalam jangka pendek untuk mempertinggi kehidupan sosial ekonomi rakyat dan mempercepat usaha penempatan bekas pejuang dalam pembangunan
- Menyelesaikan persiapan pemilu untuk membentuk Dewan Konstituante dan menyelengarakan pemilu itu dalam waktu singkat serta mempercepat terlaksananya otonomi daerah
- Menyiapakan undang-undang pengakuan serikat buruh, perjanjian kerja
- sama, penetapan uapah minimum, dan penyelesaian pertikaian buruh 5) Menjalankan polotik luar negeri bebas aktif
- Memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah RI secapatnya
Kabinet Sukiman tidak mampu bertahan lama dan jatuh pada bulan Februari 1952.
Penyebab jatuhnya kabinet ini adalah karena diserang oleh kelompok sendiri
akibat kebijakan politik luar negeri yang dinilai terlalu condong ke Barat
atau pro-Amerika Serikat.
Pada saat itu, kabinet Sukiman telah menendatangani persetujuan bantuan
ekonomi, teknologi, dan persenjataan dengan Amerika Serikat. Dan persetujuan
ini ditafsirkan sebagai masuknya Indonesia ke Blok Barat sehingga bertentangan dengan program kabinet tentang politik luar negeri bebas
aktif.
Kabinet Wilopo
Kabinet yang ketiga ini berhasil dibentuk pada 30 Maret 1952. kabinet ini juga
merupakan kabinet koalisi antara PNI dan Masyumi. Wilopo dari PNI terpilih
sebagai perdana menteri
Program kerja kabint Wilopo :
- Mempersiapkan pemilihan umum
- Berusaha mengembalikan IrianBarat ke dalam pangkuan RI 3) Meningkatkan keamanan dan kesejahteraan
- Memperbarui bidang pendidikan dan pengajaran
- Melaksanakan politik luar negeri bebas aktif
Kabinet Wilopo banyak mengalami kesulitan dalam mengatasi timbulnya
gerakan-gerakan kedaerahan dan benih-benih perpecahan yang akan menggangu
stabilitas polotik Indonesia. Ketika kabinet Wilopo berusaha menyelesaikan
sengketa tanah perusahaan asing di Sumatera Utara, kebijakan itu ditentang
oleh wakil-wakil partai oposisi di DPR sehingga menyebabkan kabinetnya jatuh pada 2 Juni 1953 dalam usia 14 bulan.
Kabinet Ali Satroamijoyo (Kabinet Ali-Wongsonegoro)
Kabinet keempat berhasil dibentuk pada tanggal 31 Juli 1953 yang dipimpin oleh Ali Satroamijoyo dari PNI dan wakilnya Wongsonegoro dari PIR (Partai
Indonesia Raya)
Program kerja Kabinet Ali-Wongsonegoro :
- Menumpas pemberontakan DI/TII di berbagai daerah
- Melaksanakan pemilihan umum
- Memperjuangkan kembalinya Irian Barat kepada RI
- Menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika
Pada masa kabinet Ali-Wongsonegoro, gangguan keamanan makin meningkat, antara
lain munculnya pemberontakan DI/TII di Jawa Barat, Daud Beureuh Aceh, dan
Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan. Meskipun dihinggapi berbagai kesulitan, kabinet Ali-Wongsonegoro berhasil menyelenggarakan
Konferensi Asia Afrika. Oleh karena itu, kabinet Ali-Wongsonegoro ikut
terangkat namanya. Kabinet Ali-Wongsonegoro akhirnya jatuh pada bulan Juli
1955 dalam usia 2 tahun (usia terpanjang). Penyebab jatuhnya kabinet Ali-
Wongsonegoro adalah perselisihan pendapat anatara TNI-AD dan pemerintah
tentang tata cara pengangkatan Kepala Staf TNI-AD.
Kabinet Burhanuddin Harahap
Kabinet kelima terbentuk pada tanggal 12 Agustus 1955 yang dipimpin oleh
Burhanuddin Harahap dari Masyumi.
Program kerja Kabinet Burhanuddin :
- Mengembalikan kewibawaan moral pemerintah, dalam hal ini kepercayaan Angkatan Darat dan masyarakat
- Akan dilaksankan pemilihan umum, desentralisasi, memecahkan masalah inflasi, dan pemberantasan korupsi
- Perjuangan mengembalikan Irian Barat
Pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap, dilaksanakan pemilihan umum pertama di
Indonesia. Kabinet ini menyerahkan mandatnya setelah DPR hasil pemilihan umum
terbentuk pada bulan Maret 1956.
Kabinet Ali Satroamijoyo II
Kabinet keenam terbentuk pada tanggal 24 Maret 1956 di pimpin oleh Ali
Satroamijoyo. Kabinet Ali II merupakan kabinet pertama hasil pemilihan umum.
Program kerja Kabinet Ali II :
- Menyelesaikan pembatasan hasil KMB
- Menyelesaikan masalah Irian Barat
- Pembentukan provinsi Irian Barat
- Menjalankan politik luar negeri bebas aktif
Kabinet Ali II ini pun tidak berumur lebih dari satu tahun dan akhirnya
digantikan oleh kabinet Juanda.
Kabinet Juanda
Kabinet Juanda disebut juga Kabinet Karya. Ir. Juanda diambil sumpahnya
sebagai perdana menteri pada tanggal 9 April 1957.
Program kerja Kabinet Karya disebut Pancakarya yang meliputi :
- Membentuk Dewan Nasional
- Normalisasi keadaan RI
- Melanjutkan pembatalan KMB
- Memperjuangkan Irian Barat kembali ke RI
- Mempercepat pembangunan